Strategi Menteri Keuangan Mencapai Target Pajak

Posted on

Strategi Menteri Keuangan Mencapai Target Pajak

Konsultan Pajak Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki target penerimaan perpajakan bisa mencapai Rp. 1.781 triliun di tahun depan. Dengan sejumlah rincian dan target penerimaan pajak terutama dari sektor non migas yang tumbuh 16,6% lebih baik dari target outlook APBN 2019 setara dengan Rp. 1.510 triliun. Lalu Kepabeanan akan diprediksikan tumbuh menjadi 5.6% sehingga setara menjadi Rp. 208.7 triliun.

Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan Indonesia telah mengatakan jika untuk memperoleh target penerimaan perpajakan pemerintah harus terus melaksanakan sejumlah perbaikan terutama di sektor perpajakannya.

Salah satunya dengan cara menambah basic pajak terbaru yang tetap jadi kebijakan utama di otoritas pajak.

“Kita hendak memperbaiki pemakaian database berkat adanya Automatic Exchange of Information” ucap Sri Mulyani.

“”Strategi kita akan kita fokuskan bagaimana terus menjaga momentum terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan basis dari penerimaan pajak yang terbaik. Tentunya dengan situasi ekonomi makin dinamis kita juga perlu untuk melakukan perbaikan kewaspadaan kita dalam melihat serta mengantisipasi perubahan yang ada” ucapnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani mengungkapkan untuk membantu proses penerimaan pajak kerjasama hendak dilakukan untuk dapat menangkal penghindaran dana terutama pengelakan pajak di beberapa rencana BEPS (Base Erotion and Profit Shifting dari OECD.

“Kerjasama dari sektor perpajakan internasional memiliki akses informasi tersebut sehingga kita bisa menjaga momentum seimbang di antara satu sisi untuk dapat mengumpulkan penerimaan pajak sama dengan yang terjadi di tahun kemarin serta tahun ini, proses penerimaan pajak pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi akan tetapi momentumnya akan tetap terjaga” ujarnya.

Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika untuk memperoleh target penerimaan perpajakan maka pemerintah harus terus melakukan reformasi perpajakan dengan cara meningkatkan kepatuhan juga pengawasan.

“Pemerintah harus mendorong transparansi informasi dari perpajakan juga pemberian insentif yang mana tepat sasaran untuk dapat mendorong investasi” ungkap Sri Mulyani.

Sehingga perubahan dari sektor perpajakan akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun tidak sempurna akan tetapi menjadi jauh lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *